Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang diungkapkan oleh Gerald Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Diane Prihastuti. Tamansiswa No. Powered By : Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University 2013. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah Jimly Asshiddiqie, "Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah," dalam akses pada 21 Februari 2016. Malang, 27 Oktober 2016 Dosen Pembimbing, Dr. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019 (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN) DOI Number 44 Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah Desi Sommaliagustina1 1Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, desisommalia@umri. 3 Hal 44-46. Telp: (0274) 387656 ext. ^ Pada masa kepemimplnan Presiden Soekarno, implementasi demokrasi terplmpin Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. 29 No. DPR yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. paham otonomi, hendaknya diartikan secara nsisbi. 1 Hubungan Pusat dan Daerah 33 3. Hubungan. 4Pasal 1 angka. PDF. 1. otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Pd. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. D. 14 Sugianto, Good Governance Di Bidang Pemerintahan Dalam Persfektif Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol 2, No 1, Maret 2017, hlm 30, 64-Article Text-37-1-10-20190817 (1). MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Tabel. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. PDF | On May 1, 2011, Leo Agustino published Politik Lokal dan Otonomi: Sebuah Perbincangan Singkat | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. 9, No. Kambo, G. 2016, pp. Evaluasi Kinerja. wisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Perbedaan otonomi khusus dengan daerah khusus bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi. 3 VOL. Wrihatnolo, Randy R. Review Jurnal. Dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance, maka pembangunan daerah dan strategi apapun yang ingin ditempuh daerah untuk mewujudkannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab elite politik, elite birokrasi dan eksponen penting dari masyarakat daerah it sendiri (Koirudin, 2005:181). bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7Bahrul Elmi, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI-Press, Jakarta, hlm. Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 29, paragraph 1 explains that "the State based on Almighty God". Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76). Implementasi otonomi daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelolah wilayahnya. 0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. 3 September 2022: 29230 sehingga langkah penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan semenjak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan dapat tercapai. Rosdiana Putri Hasan. 1 Januari 2019. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan atas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. (Diunduh 12 Desember 2016)(Wibawa, 2005). Abdullah, Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Disertasi, PPs Universitas Hasanuddin,. a. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerahKota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. VOLUME 2 NO 3 | JUNI 2017. Dasar Hukum. Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a. Daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan. 49Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik, Vol. otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bagian kedua membahas tentang Perencanaan Daerah di Era Otonomi. 13 No. Jurdi Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia (Kencana: Kencana, 2019). Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. 22 tahun 1999 hendaknya dilihat dalam dua perspektif sekaligus. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 43 * Muhamad Jafar AW PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Muhamad Jafar AW. Keinginan bagi kita semua bangsa Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, namun itu semua terasa hanya sebuah angan-angan saja melihat maraknya praktik. kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta January 2016 Journal of Governance and Public Policy 3(2):304-338Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. Hartono – Otonomi Pendidikan Jurnal Potensia vol. , MS. Sementara, masyarakat (society) cenderung diposisikan hanya sebagai objek dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 243. 00. 1, Januari-Maret 2014. A. Upaya Kesehatan. bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan daerah 4. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. comKata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. B. Kurniawan, D. Otonomi daerah menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh. Sagala, Andi, et al. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan hendaknya. 32 tahun 2004 menyebutkan. Jakarta : Institute for Development and Policy Study. kesimpulan dari riset ini menghasilkan sebuah regulasi yang kemudian ditetapkan. kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ferizaldi, SE. XIII, No. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Kemungkinan kedua, mengacu pada argumen dasar restricted pluralism. Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut: Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. 6 Madjid H. A. " UU ini memberikan. Refbacks. Otonomi daerah merupakan momentum yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menajamkan skala prioritas pembangunan, termasuk pembangunan sektor kesehatan. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah (OPD) ini terdiri dari 4 bagian yang terurai menjadi 17 Bab. Jurnal SAS DOSA ol 19 No. Sarwono dan Wirawan, Sarlito. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. 89. Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah ortonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri bedasarkan. Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 333 Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. 5 Supriyanto, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. A. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Kata kunci: pariwisata, otonomi daerah, baubau PENDAHULUAN Pada hakekatnya tujuan pembangunanSWATANTRA: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. tim Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan, karena mereka bekerja dengan totalitas demi kemajuan Media dan Jurnal BPP, serta memberikan hasil yang. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara pemerintahan pusat. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. 1, Juni 2022 Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ro’is Alfauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: roisa947@gmail. MEDIA BPP. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. Otonomi Daerah 1. Pemerintah Daerah 1. desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Hal demikian dijelaskan secara jelas di dalam undang-undang bahwa otonomi daerah adalah hak, Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Untuk mengunduh PDF, klik tautan Unduh di bawah ini. 11, No. Keinginan bagi kita semua bangsa Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, namun itu semua terasa hanya sebuah angan-angan saja melihat maraknya praktik. Masalah dan Masa Depan Otonomi Khusus DKI Jakarta sebagai lbu. pdf (usm. Jurnal JIPS alam Implementasi Otonomi Daerah D Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat , Vol. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. al. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. 2. Jakarta: Mariana, Dede. DBOD dibuat untuk merumuskan arah kebijakan otonomi daerah dalam 20-25 tahun mendatang dan program-program apa saja yang seharusnya dilakukan untuk membangun NKRI yang desentralistis dan sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan. PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. Abstract. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). 797. Unduh versi PDF; Versi cetak Papua Selatan, salah satu CDOB yang berhasil dimekarkan. , MH Dosen pada: Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas: Ilmu Sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar “Otonomi Daerah” ini. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. diserahkan kepada daerah otonom (S un’an dan Senuk 2017). There are currently no refbacks. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor1 Tahun 2013 Sakinah Nadir Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia 31Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1. 217. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) Download full-text PDF Read full-text. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Kota Subang, Jawa Barat iwanhenri01@gmail. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. 1 Republik Indoensia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasca Amandemen) Paal 1 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004) 3. Beranda > Vol 2, No 2 (2016) > ENDAH. Kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi covid-19 (Study kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten). Kurniawan, D. , MH : Politik dan Kewarganegaraan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i BAB I PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun. FãªÊòÛ6 D‹Ÿ ù™ô¤ Ý V× ![ Ák¯@€ß1È àm +©:Pð 3 ,¦Ž~S×”½R)L5 å4è 1M‰ ´§Ñ4Ñ$ÁÛ&z#C† ¯Èø3ÄW sךªú £¤BžFæ%: T?»È4§ ÉUyYd…U0* ›x‹ˆ%ŸM» 㣠Ë3ä Þ ÒÝ‹LÍ t1Ä…Â ‘UQã/6Lü¡š þˆ¸ëéB`¯Ý ‚ÑB´ïõ¯s[ðHæI8m±? n ã%qte¯. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 1(11): 1. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. com 2 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - tenku. untuk membuat kebijakan dan sebagian urusan administrasi publik pada pemerintah daerah atau badan semi-otonom yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat tetapi tetap bertanggung jawab sepenuhnya pada pemerintah pusat. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptualPerda Syariah Dalam Otonomi Daerah. 184. Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing. go. Sesungguhnya Otonomi Daerah,adalah produk anak bangsa yang cemerlang, lahir dari suatu pemikiran intelektual yang peduli dan prihatin akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Pertama. Se-dang Bagian III dan IV masing-masingadalah urusan Pusat di daerah. Kebijakan otonomi khusus daerah (Otsus) diarahkan kepada pelaksanaan program. Abstrak. Pemberlakuan UU otonomi daerah yang mulai berjalan dengan semestinya mulai berdampak kepada pembangunan daerah - daerah di indonesia yang perlahan mulai tubuh ke arah yang lebih baik mulai dari efisiensi sistem birokrasi di daerah - daerah hingga pengelolaan dapur di daerah menjadi tanggung jawab daerah masing - masing. No. com Abstract: Jakarta Capital City Is the most important part of the State of Indonesia, this province as a special government unit in itsHal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan.